Dalam ranah hukum perdata Indonesia, keadaan tidak hadir seseorang dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum yang perlu dipahami oleh masyarakat umum. Situasi ini terjadi ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengelola kepentingannya.
Artikel ini akan mengulas secara komprehensif mengenai prosedur dan konsekuensi hukum yang muncul akibat keadaan tidak hadir tersebut.
Ketika seseorang menghilang tanpa kabar, sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme untuk melindungi kepentingan orang tersebut serta pihak-pihak yang terkait. Langkah pertama yang dapat diambil adalah pengajuan permohonan kepada hakim untuk menunjuk perwakilan sementara. Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang untuk memerintahkan Balai Harta Peninggalan (BHP) guna mengurus kepentingan orang yang tidak hadir tersebut.
Balai Harta Peninggalan memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat dalam mengelola harta kekayaan orang yang tidak hadir. Mereka wajib melakukan penyegelan terhadap harta kekayaan dan membuat catatan inventaris sesuai dengan peraturan yang berlaku, mirip dengan prosedur pengurusan harta benda anak di bawah umur. Sebagai bentuk akuntabilitas, BHP diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahun kepada kejaksaan negeri setempat.
Menariknya, jika nilai kekayaan orang yang tidak hadir tidak terlalu besar, hakim memiliki opsi untuk menunjuk anggota keluarga sebagai pengelola harta kekayaan tersebut. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam sistem hukum untuk mengakomodasi berbagai situasi yang mungkin timbul.
Setelah lima tahun berlalu sejak kepergian seseorang tanpa adanya kabar mengenai keberadaannya, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menetapkan status "dianggap telah meninggal" bagi orang tersebut.
Proses ini tidak serta-merta diputuskan, melainkan harus melalui serangkaian prosedur yang melibatkan pemanggilan melalui media massa minimal tiga kali berturut-turut dan pemeriksaan saksi-saksi yang mengetahui perihal kepergian orang tersebut.
Hakim memiliki kewenangan untuk menunda pengambilan keputusan hingga lima tahun ke depan jika diperlukan, dengan tetap melakukan panggilan umum secara berkala. Hal ini menunjukkan kehati-hatian sistem hukum dalam menetapkan status seseorang yang tidak hadir.
Situasi menjadi sedikit berbeda jika orang yang meninggalkan tempat tinggal tersebut sebelumnya telah meninggalkan kuasa untuk mengurus kepentingannya. Dalam kasus seperti ini, diperlukan waktu sepuluh tahun sejak diterimanya kabar terakhir sebelum dapat dilakukan pernyataan "meninggal dunia" oleh pengadilan.
Setelah pernyataan "telah meninggal" dikeluarkan oleh hakim, para ahli waris, baik yang ditunjuk melalui undang-undang maupun surat wasiat, memperoleh hak untuk menikmati harta kekayaan orang yang tidak hadir tersebut. Namun, terdapat pembatasan di mana mereka tidak diperbolehkan menjual harta kekayaan tersebut. Hak yang diberikan hanya sebatas hak memungut hasil atau hak pakai atas benda-benda yang ada.
Lebih lanjut, setelah 30 tahun berlalu sejak tanggal surat pernyataan kematian, atau jika orang yang tidak hadir tersebut diperkirakan telah mencapai usia 100 tahun, barulah para ahli waris dapat melakukan pembagian harta warisan secara penuh.
Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah status perkawinan orang yang tidak hadir. Pasangan yang ditinggalkan, baik istri maupun suami, dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk melakukan perkawinan baru setelah lewat 10 tahun tanpa kabar. Perkawinan lama akan dianggap berakhir sejak saat perkawinan baru berlangsung.
Baca juga: Memahami Konsep Pendewasaan dalam Hukum Perdata Indonesia
Pemahaman mengenai ketentuan hukum terkait keadaan tidak hadir ini penting bagi masyarakat umum. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang tidak hadir, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi keluarga dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi serupa, serta mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika diperlukan.
