Lewati ke konten
  • Tentang
  • Kontak
  • Berkontribusi
  • Donasi
  • Kebijakan Privasi
  • Data
    • Peraturan
      • UUD
      • TAP MPR
      • Undang-undang
      • Perpu
      • Peraturan Pemerintah
      • Peraturan Presiden
      • Peraturan Menteri
      • Peraturan Lembaga
      • Peraturan Daerah
    • Yurisprudensi
  • Referensi
    • Artikel
    • Analisis
    • Kamus Hukum
    • Black's Law Dictionary
  • Opini
  • Perpajakan
    • Peraturan Perpajakan
      • Udang-undang
      • Perpu
      • Peraturan Pemerintah
      • Peraturan Presiden
      • Keputusan Presiden
      • Instruksi Presiden
      • Peraturan Menteri Keuangan
      • Peraturan Bersama Menteri
    • Referensi
      • Artikel
      • Analisis
    • Berita
  1. Beranda
  2. Hukum Perdata
  3. Hukum Perdata

Hukum Perdata

Prof. Soebekti, dalam karyanya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perdata", mendefinisikan hukum perdata dalam arti luas sebagai keseluruhan hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Definisi ini menekankan pada aspek individual dari hukum perdata, yang membedakannya dari cabang hukum lain yang lebih berfokus pada kepentingan publik.

Perwalian di Indonesia: Aspek Hukum, Tanggung Jawab, dan Perlindungan Anak

Senin, 24/06/2024 |

Putusnya Perkawinan: Perspektif Hukum dan Praktek Pengadilan

Senin, 24/06/2024 |

Dampak Hukum dalam Perkawinan: Hak, Kewajiban, dan Konsekuensi

Senin, 24/06/2024 |

Pembatalan Perkawinan: Proses Hukum dan Implikasinya

Senin, 24/06/2024 |

Pencegahan Perkawinan: Ketentuan dan Prosedur Menurut Hukum di Indonesia

Senin, 24/06/2024 |

Syarat-Syarat Perkawinan di Indonesia

Senin, 24/06/2024 |

Memahami Konsep Perkawinan dalam Hukum Perdata Indonesia

Senin, 24/06/2024 |

Memahami Pengertian Hukum Keluarga: Definisi, Ruang Lingkup, dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Indonesia

Senin, 24/06/2024 |

Memahami Konsep Pengampuan dalam Hukum Perdata

Senin, 24/06/2024 |

Catatan Sipil Dalam Hukum Perdata: Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Peristiwa Penting Kehidupan

Senin, 24/06/2024 |

Banyak Dicari

  1. AUTHENTICATION - Black's Law Dictionary
  2. Pasal 103 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
  3. Pasal 81 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
  4. Pasal 74 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
  5. Pasal 64 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

© 2025 Traydigita Publisher. Hak Cipta Dilindungi Hukum.

Memuat...
Entri Tidak Ditemukan.
Terdapat kesalahan saat mengambil data.
  • Beranda
  • Tentang
  • Berkontribusi
  • Donasi
  • Beranda
  • Data
    • Peraturan
      • UUD
      • TAP MPR
      • Undang-undang
        • KUHP Baru
        • KUHP
        • KUHAP
        • KUHP Militer
        • BW/KUH Perdata
        • HIR
        • RBg
        • Kompilasi Hukum Islam
      • Perpu
      • Peraturan Pemerintah
      • Peraturan Presiden
      • Peraturan Menteri
      • Peraturan Lembaga
      • Peraturan Daerah
    • Yurisprudensi
  • Referensi
    • Artikel
    • Analisis
    • Kamus Hukum
    • Black's Law Dictionary
  • Opini
  • Perpajakan
    • Peraturan Perpajakan
      • Undang-undang
      • Perpu
      • Peraturan Pemerintah
      • Peraturan Presiden
      • Keputusan Presiden
      • Instruksi Presiden
      • Peraturan Menteri Keuangan
      • Peraturan Bersama Menteri
    • Referensi
      • Artikel
      • Analisis
    • Berita
  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Berkontribusi
  • Donasi
  • Kebijakan Privasi