Dalam sistem hukum perdata Indonesia, terdapat sebuah konsep penting yang bertujuan melindungi individu dengan kondisi tertentu, yaitu pengampuan atau curatele. Konsep ini menjadi relevan ketika seseorang dianggap tidak mampu mengelola kepentingan pribadinya sendiri karena beberapa alasan spesifik.
Pengampuan dapat diberlakukan dalam tiga situasi utama. Pertama, ketika seseorang yang telah dewasa menderita gangguan jiwa. Kedua, jika seseorang terindikasi menghamburkan kekayaannya secara tidak bertanggung jawab. Ketiga, apabila seseorang dianggap memiliki kemampuan intelektual yang terbatas sehingga sulit mengelola urusannya sendiri.
Proses pengajuan pengampuan berbeda-beda tergantung pada alasannya. Untuk kasus gangguan jiwa, setiap anggota keluarga dapat mengajukan permohonan. Namun, jika alasannya adalah pemborosan harta, hanya anggota keluarga terdekat yang berhak mengajukan. Menariknya, dalam kasus kemampuan intelektual terbatas, individu yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk dirinya sendiri.
Ada pula situasi khusus di mana jaksa dapat mengajukan permohonan pengampuan. Hal ini terjadi ketika seseorang dianggap mengalami gangguan jiwa yang berpotensi membahayakan masyarakat umum.
Prosedur pengajuan pengampuan melibatkan pengadilan negeri. Pemohon harus menyampaikan bukti-bukti dan keterangan saksi yang memperkuat alasan pengampuan. Pengadilan kemudian akan mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak, termasuk anggota keluarga orang yang dimintakan pengampuan.
Jika diperlukan, hakim dapat memeriksa langsung individu yang bersangkutan. Dalam proses ini, pengadilan juga berwenang menunjuk seorang pengawas sementara untuk mengelola kepentingan orang tersebut selama proses hukum berlangsung.
Putusan pengadilan yang menetapkan seseorang berada di bawah pengampuan bukan hanya berdampak pada individu tersebut, tetapi juga harus diumumkan dalam Berita Negara. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik dan pihak-pihak yang mungkin berinteraksi dengan orang tersebut di masa depan.
Konsekuensi hukum dari pengampuan cukup signifikan. Seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan memiliki status hukum yang setara dengan individu yang belum dewasa. Artinya, mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun tanpa persetujuan dan pengawasan dari pengampu yang ditunjuk.
Pemahaman tentang konsep pengampuan ini penting bagi masyarakat umum. Selain sebagai bentuk perlindungan hukum bagi individu yang membutuhkan, pengampuan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban dalam transaksi dan hubungan hukum di masyarakat.
Baca juga: Catatan Sipil Dalam Hukum Perdata: Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Peristiwa Penting Kehidupan
Dengan demikian, konsep pengampuan dalam hukum perdata Indonesia mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan perlindungan individu dengan kepentingan umum. Meskipun dapat dianggap membatasi kebebasan seseorang, pengampuan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka yang dianggap tidak mampu melakukannya sendiri.
