Pembatalan perkawinan merupakan suatu proses hukum yang diatur oleh Pasal 22 hingga Pasal 28 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbeda dengan pencegahan perkawinan yang dilakukan sebelum upacara pernikahan berlangsung, pembatalan perkawinan diterapkan setelah pernikahan telah dilangsungkan. Pembatalan perkawinan harus diajukan ke pengadilan dan tidak terjadi secara otomatis.
Proses pembatalan perkawinan memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk hubungan suami istri, harta benda perkawinan, anak yang dilahirkan, serta pihak ketiga yang berkepentingan. Pembatalan ini dinyatakan melalui keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Dengan demikian, perkawinan yang telah dibatalkan dianggap tidak pernah ada sejak awal.
Landasan Hukum Pembatalan Perkawinan
Menurut Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk melaksanakan perkawinan. Kata "dapat" dalam pasal ini menunjukkan bahwa perkawinan tersebut bisa saja tidak batal jika sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing.
R. Soetoyo Prawirohamidjojo menjelaskan bahwa kata "dapat" ini tidak dapat dipisahkan dari kata "dibatalkan," yang berarti bahwa perkawinan tersebut awalnya sah namun kemudian menjadi batal melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, ada perkawinan yang dapat dibatalkan dan ada yang tidak, tergantung pada keabsahan dan kondisi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.
Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan
Berdasarkan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974, berikut adalah pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan:
- Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri: Orang tua atau kakek-nenek dari suami atau istri dapat mengajukan pembatalan jika ditemukan alasan yang sah.
- Suami atau istri: Suami atau istri dapat mengajukan pembatalan setelah perkawinan berlangsung jika terdapat keadaan yang disebutkan dalam Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974.
- Pejabat berwenang: Pejabat yang berwenang dapat mengajukan pembatalan selama perkawinan belum diputuskan.
- Pihak yang masih terikat dalam perkawinan: Salah satu pihak yang masih terikat dalam perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan baru yang dilakukan oleh pasangannya.
- Kejaksaan: Kejaksaan dapat mengajukan pembatalan jika perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat yang tidak berwenang atau wali yang tidak sah, atau jika perkawinan dilangsungkan tanpa kehadiran dua saksi.
Proses Pengajuan Pembatalan
Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan dalam wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Prinsip yang dianut adalah bahwa tidak ada perkawinan yang otomatis batal menurut hukum; pembatalan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.
Pembatalan perkawinan berlaku sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan setelah keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap:
- Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut: Anak tetap diakui sebagai anak sah.
- Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik: Mereka berhak atas pembagian harta bersama selama perkawinan berlangsung, kecuali jika perkawinan dilakukan berdasarkan itikad tidak baik.
- Pihak ketiga yang beritikad baik: Pihak ketiga yang telah memperoleh hak sebelum keputusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap tetap dilindungi.
Implikasi Pembatalan Perkawinan
Meskipun perkawinan dibatalkan, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap diakui sebagai anak sah. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik juga tetap berhak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, kecuali jika perkawinan tersebut dilakukan tanpa itikad baik, seperti dalam kasus poligami tanpa izin dari istri sebelumnya.
Akibat pembatalan perkawinan terhadap pihak ketiga juga tidak berlaku surut. Transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan selama perkawinan tetap sah jika dilakukan dengan itikad baik. Namun, jika ada pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari dampak pembatalan, seperti menjual atau menghibahkan harta benda, tindakan tersebut dapat dituntut dan dimintakan pengembalian oleh pihak yang dirugikan.
Perjanjian Perkawinan dalam Konteks Pembatalan
Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah perjanjian perkawinan tetap berlaku jika perkawinan dibatalkan. Meskipun undang-undang tidak menjelaskan hal ini secara spesifik, asumsi bahwa perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak pembatalan memberikan kesimpulan bahwa pemisahan harta juga tidak terjadi.
Namun, dalam pandangan penulis, perjanjian perkawinan tetap mengikat para pihak. Jika sebelum perkawinan mereka menyepakati pemisahan harta, maka pembatalan perkawinan tidak akan mengubah kesepakatan tersebut. Begitu pula dengan perjanjian mengenai pemeliharaan anak; jika telah disepakati, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak.
Baca juga: Syarat-Syarat Perkawinan di Indonesia
Kesimpulan
Pembatalan perkawinan adalah proses hukum yang memiliki dampak luas terhadap status hukum suami istri, anak, harta benda, dan pihak ketiga. Proses ini hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dan membutuhkan putusan hukum yang berkekuatan tetap. Meski perkawinan dinyatakan batal, perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan serta hak-hak suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik tetap diakui. Penting bagi masyarakat untuk memahami prosedur dan implikasi dari pembatalan perkawinan agar dapat menghadapi situasi ini dengan baik dan bijaksana.
