UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Konsiderans:

  1. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
  2. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
  3. bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman;

DOWNLOAD

---
UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Data peraturan perundang-undangan - Courtesy of Cekhukum.com.